Penerbitan buku ini bertujuan untuk menghimpun beberapa Peraturan Menteri Perdagangan dan peraturan lain yang terkait yang dikeluarkan pada tahun 2012 yang sesuai dengan substansi tugas di Direktorat Jenderal Perdagangan Perdagangan Dalam Negeri.
Sebagaiman akita ketahui bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan telah berlaku efektif tanggal 30 April 2008. Lahirnya UU KIP merupakan prestasi berharga dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa, di mana salah satu ciri kehidupan demokrasi adalah keterbukaan. KIP mempunyai makna luas, …
Sebagaiman diamanatkan dalam Pasal 35 huruf f Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No. 5/1999) Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai tugas untuk menyusun suatu Pedoman dan/atau Publikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan UU No. 5/1999. Pedoman tersebut disusun agar KPPU dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelak…
Buku ini berisi himpunan peraturan Menteri PANRB terkait jabatan fungsional bidang perdagangan yang ada di Kementerian Perdagangan seperti Negosiator Perdagangan, Pengawas Perdagangan, Penguji Mutu Barang, Pemeriksaan Perdagangan Berjangka Komoditi, Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan, Analis Perdagangan, dan Penjamin Mutu Produk.
Buku ini dibagi dalam empat bab dengan uraian sebagai berikut. Bab I pendahuluan berisi latar belakang perlunya disusun suatu buku tentang sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Bab II berisi uraian pemahaman tentang sistem hukum dan sistem peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya uraian tentang pengertian berbagai peristilahan yang dipergunakan dalam buku ini yang dibahas dari …
Discussion of the governance of global trade and the multilateral trading system is too often dominated by developed country scholars and opinion-makers, with inadequate attention to developing-country perspectives. Making Global Trade Governance Work for Development gathers a diversity of developing country views on how to improve the governance of global trade and the WTO to beeter advence su…
Buku ini berisi berbagai peraturan Bank Indonesia. Didalamnya diuraikan antara lain Bab 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, Bab 2. Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, Bab 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/10/PBI/2003 tentang Prinsip Kehati hatian dalam Kegiatan Pen…
Potensi pasar di Indonesia masih cukup besar dan menguatnya usaha kelas menengah dan kecil, telah menambah banyaknya kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas yang memiliki gaya hidup belanja di ritel modern. Perkembangan bisnis ritel modern ini dapat dilihat dari segi omzet yang terus tumbuh. Berdasarkan data Asosiasi Ritel Indonesia (Aprindo) pada 2009 omzet ritel modern mencapai Rp. 8…
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah memajukan kesejahteraan umum guna mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika ditinjau dari dimensi kebijakan pengembangan ekspor nasional, Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor INdonesia (LPEI) merupakan Dasar pengembangan ek…
Berbagai piranti hukum terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang terangkum dalam buku himpunan iini adalah: Instruksi Presiden RI No.2 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi No : KEP-08/M.EKON/03/2009 Ten…