Buku ini berisi tentang Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di dalamnya dipaparkan antara lain UU No. 3 Tahun 1971, Penjelasan atas UU No. 3 Tahun 1971, UU No. 28 Tahun 1999, Penjelasam atas UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, Penjelasan atas UU No. 31 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000, Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000, UU No. 20…
Saat ini permasalahan korupsi dirasakan semakin meningkat pesat. Masyarakat pun merasa korupsi sesudah era reformasi yang tujuannya untuk menghilangkan atau mengurangi korupsi di Indonesia, justru menuingkat pesat. Sebagai suatu tindakan penyimpangan, perbuatan korupsi dapat diancam dengan pidana. Gugatan kepada koruptor secara normatif dapat ditempuh dalam beberapa jalur yaitu: jalur hukum per…
Buku ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Mochtar Lubis tentang negara dan korupsi. dengan menggunakan studi tokoh, wacana kritis dan cultural studies, buku ini mengungkapkan secara mendalam ketokohan, wacana kekuasaan dan kebudayaan yang berada dibalik pandangan negara dan korupsi Mochtar Lubis. secara gamblang buku ini mendeskripsikan kaitan antara negara, pers, dan korupsi yang meraja.…
Sepak terjang KPK selama ini membuat ciut nyali para koruptor. Satu persatu pelaku korupsi diadili dan dijatuhkan hukuman penjara. Tindakan KPK yang dianggap sebagai "Superbody" ini membuat gerah para koruptor lainnya. Sehingga mereka berusaha menyerang balik dan melakukan perlawanan terhadap usaha pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi secara tuntas adalah amanat reformasi yang digulirka…
Kita sangat memerlukan dukungan para pimpinan organisasi masa dari setiap[ agama untuk menegakkan komitmen pada pemerintahan yang bersih serta pemihakan kepada rakyat. Di tengah-tengah gencarnya godaan pada fatamorgana duniawi, komitmen untuk memberantas korupsi perlu ditegaskan lagi, misalnya, oleh para pimpinan Muhammadiyah, NU, para pimpinan umat Kristiani, dan seterusnya. Kita memerlukan le…
Dalam bab 4 di buku ini dijelaskan mengenai peran DPR berantas korupsi. Implikasi pergeseran pandangan DPR dan pemerintahlebih jauh dapat dihubungkan dengan strategi pemberantasan korupsi. Pandangan DPR dan pemerintah telah mengubah tidak saja asumsi, tapi juga strateginya. Ini penting untuk meninjau apa saja yang telah dihasilkan DPR setelah reformasi terutama dalam melaksanakan wewenang dan f…