Pedoman Administrasi Pengelolaan Keuangan Kementerian Perdagangan

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, dilingkungan Kementerian Perdagangan, dipandang perlu menyusun Pedoman Administrasi Pengelolaan Keuangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk memfasilitasi para aparat pengelola keuangan dalam memahami serta mengimplementasikan ketentuan-ketentuan terkait pengelolaan keuangan seperti Undang-Undang Nomor Tahun 2003 …

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Sidang Paripurna pada tanggal 6 Maret 2003 telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Keuangan Negara yang diajukan oleh Pemerintah. Dan sebagaimana kita ketahui sebelum disetujui tentunya telah melalui tahapan-tahapan pembahasan bersama secara maraton, dan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang Keuangan Negara ini hampir dua sete…

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia

Buku ini menguraikan berbagai aspek yang terkait dalam hubungan keuanganantara pemerintah pusat dan daerah yang didasarkan pada hukum positif di Indonesia dan diharapkan dapat memberikan dasar-dasar pengetahuan mengenai mekanisme hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Uraian yang dimuat dalam buku ini sifatnya sangat mendasar karena diambil langsung dari sumber aslinya, yaitu pro…

Pasar & Lembaga Keuangan

Buku ini menggambarkan sejumlah besar instrumen keunagan yang tersedia dewasa ini, bagi investasi, operasi-operasi pembiayaan dan bagi pengendalian resiko keuangan. semua harus menyadari bahwa instrumen-instrumen tersebut muncul sebagai respon terhadap kebutuhan-kebutuhan dari peminjam dana, pemberi pinjaman dan investor. Buku ini juga menjelaskan bagaimana lembaga-lembaga keuangan utama mengol…

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007 "Stan…

Standar Pemeriksaan merupakan patokan bagi para pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaannya. Seiring dengan perkembangan teori pemeriksaan, dinamika masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntanbilitas, serta kebutuhan akan hasil pemeriksaan yang bernilai tambah menuntut BPK menyempurnakan standar audit pemeriksaan (SAP) 1995. SAP 1995 dirasa tidak dapat memenuhi tuntutan dinamika…

"Manajemen pinjaman luar negeri swasta Indonesia: pelajaran berharga dari kri…