Buku ini bertujuan untuk mensosialisasikan tentanag Undnag-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagngan Orang, maka Deputi Perlindungan Anak bekerjasama dengan UNICEF Indonesia telah melakukan ppenyusunan 3 buku saku UU PTPPO yakni buku saku sosialisasi UU PTPPO untuk aparat penegak hukum, untuk anak, dan untuk masyarakat. Diharapkan dengan sosialisasi melalui buku …
Buku kecil dan prkatis ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi para penegak hukum, mahasiswa dan para pemerhati hukum lainnya. Undang-Undang Tata Usaha Negara (UU Nomor 5 Tahun 1986) merupakan Undang-Undang yang baru di bidang Peradilan khusus yang mengatur Peradilan Tata Usaha. Undang-Undang ini dibuat untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi antara wa…
Sebagaiman akita ketahui bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan telah berlaku efektif tanggal 30 April 2008. Lahirnya UU KIP merupakan prestasi berharga dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa, di mana salah satu ciri kehidupan demokrasi adalah keterbukaan. KIP mempunyai makna luas, …
Buku ini berisi himpunan peraturan Menteri PANRB terkait jabatan fungsional bidang perdagangan yang ada di Kementerian Perdagangan seperti Negosiator Perdagangan, Pengawas Perdagangan, Penguji Mutu Barang, Pemeriksaan Perdagangan Berjangka Komoditi, Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan, Analis Perdagangan, dan Penjamin Mutu Produk.
Buku panduan ini memberikan pengajaran tentang suatu hukum yang dapat dikatakan efektif yaitu, benar-benar mewujudkan perilaku yang diinginkan oleh hukum dan memungkinkan terwujudnya pemerintahan yang baik. Peerintahan yang baik disini adalah pemerintahan yang benar-benar mewujudkan pembuatan keputusan oleh pemerintah yang tidak sewenang-wenang dan hanya jika perancangannya menjadikan situasi, …
Buku ini dibagi dalam empat bab dengan uraian sebagai berikut. Bab I pendahuluan berisi latar belakang perlunya disusun suatu buku tentang sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Bab II berisi uraian pemahaman tentang sistem hukum dan sistem peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya uraian tentang pengertian berbagai peristilahan yang dipergunakan dalam buku ini yang dibahas dari …
Buku ini berisi tentang Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di dalamnya dipaparkan antara lain UU No. 3 Tahun 1971, Penjelasan atas UU No. 3 Tahun 1971, UU No. 28 Tahun 1999, Penjelasam atas UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, Penjelasan atas UU No. 31 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000, Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000, UU No. 20…
Reformasi yang mulai bergulir pada 1998 mengamanatkan amandemen UUD 1945. Sejak itu, sudah mengalami perubahan empat tahapan melalui Sidang Umum MPR 1999, Sidang Tahunan MPR 2000, 2001 dan 2002 dengan tetap mempertahankan keaslian Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terkandung falsapah negara Pancasila: termasuk bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak boleh mengalami perubahan. Peru…
Pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan keastuan ekonomi nasional sebagaimana dimanfaatkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan demokrasi eko…
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah memajukan kesejahteraan umum guna mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika ditinjau dari dimensi kebijakan pengembangan ekspor nasional, Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor INdonesia (LPEI) merupakan Dasar pengembangan ek…