book
Menegakkan Kedaulatan Telekomunikasi dan Penyiaran di Indonesia
UU NO. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dibuat di zaman deregulasi dan liberalisasi, yang menyebabkan pemodal asing dapat menjadi pemegang saham mayoritas dan mengendalikan perusahaan telekomunikasi. Sementara UU No. 31 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir di zaman reformasi, sehingga UU ini lebih demokratis dalam pengeturan kepemilikan. Sejumlah pasal menunjukkan bahwa kedua UU tersebut mempunyai perbedaan yang bersifat paradigmatik dala pengaturan kegiatan industrinya. Tantangan ke depan semakin banyak, seiring penerapan teknologi konvergensi. Empat grup besar perusahaan penyiaran mulai mengelola bisnis telekomunikasi, sementara perusahaan telekomunikasi juga sudah menyediakan jasa penyiaran. Namun, regulasi yang memadai belum ada hingga saat ini. Buku hasil riset selama enam bulan ini menguraikan berbagai masalah dari hulu hingga hilir dalam tata kelola telekomunikasi dan penyiaran. Kedua sektor tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik suatu negara.
Tidak tersedia versi lain