Perbedaan mendasar sejak diterbitkannya UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)..."> Perbedaan mendasar sejak diterbitkannya UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)..."/>
No image available for this title
Penanda Bagikan

book

"Pengecualian Informasi di Badan Publik Negara|

Perbedaan mendasar sejak diterbitkannya UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yaitu bahwa semua infromasi di Badan Publik bersofat terbuka selain yang dikecualikan. Tidak heran jika kini banyak otoritas publik disibukkan dengan mengidentifikasi informasi yang dikecualikan atau yang dikenal dengan istilah negative list. Pada era sebelumnya, hampir semua lembaga negara lebih memperhatikan apa yang boleh diberikan ke publik, karena di luar itu sudah dapat dipastikan sebagai informasi yang dirahasiakan. Zaman memang telah berubah. Sudah seharusnya bahwa sebuah perubahan akan diikuti dengan berbagai perkembangan pengalaman dann pengetahuan baru. Pada taraf ini diperlukan pemahaman tentang kaidah-kaidah teknis dan metode-metode yang terkait dengan implementasi perubahan paradigma tersebut. Buku ini menguraikan beberapa hal yang perlu diketahui oleh para pelaksana UU KIP agar prinsip dasar bahwa ""Seluruh informasi bersifat terbuka selain yang dikecualikan"" tersebut dapat dijalankan secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku. Buku ini juga membahas jenis dan sifat kerahasiaan informasi.

Ketersediaan
#
Belum memasukkan lokasi Belum memasukkan lokasi
6214.1"
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
323.4 Ala p
Penerbit
Jakarta : Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian.,
Deskripsi Fisik
83 hal.; 15 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
-
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Kebebasan Informasi
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar