Pelabuhan Bitung ditetapkan sebagai pelabuhan internasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden RI (Perpres) No. 32. Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluadan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, PP No. 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi, Perpres No. 26 Tahun 2012 tentang Sistem Logistik Nasional, dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN). Naum demikian, Pelabuhan Bitung belum dapat melayani perdagangan ekspor dan impor untuk produk yang sangat diperlukan oleh konsumen di kawasan Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara karena terkendala dengan adanya penetapan impor produk tertentu melalui pelabuhan tertentu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu yang diubah terakhir melalui Permendag No. 61/M-DAG/PER9/2013. Pelabuhan Bitung tidak termasuk dalam kategori pelabuhan tertentu yang ditetapkan untuk pemasukan produk tertentu. Terkait dengan hal tersebut, Gubernur Sulawesi Utara melaluisurat No. 513/3751/Sekr-Bappeda tanggal 30 September 2013 memohon kepada Menteri Pedagangan agar dapat meninjau kembali Permendag No. 83/M-DAG/PER/12/2012 dan memasukkan Pelabuhan Bitung sebagai pelabuhan tujuan produk impor tertentu oleh IT-Produk Tertentu. Hal tersebut diharapkan dapat mengakseleari dan mempercepat pembangunan secara khusus peragangan komoditas di Provinsi Sulawesi Utara dan secara umum di Kawasan Timur Indonesia.

Tidak tersedia versi lain

Tidak Ada Data