Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pre-shipment inspection(Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor) dalam pelaksanaan kebijakan impor. Aspek yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi kinerja perdagangan, dan efektivitas penerapan kebijakan pre-shipment inspection dalam kegiatan impor khususnya untuk komoditi makanan dan minuman, elktronik, alas kaki, obat-obatan herbal, pakaian jadi, mainan anak, kosmetik, dan baja. Efektivitas suatu kebijakan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi Pemerintah sebagai institusi yang mengeluarkan kebijakan serta sisi pelaku usaha sebagai objek dari kebijakan tersebut. Pemerintah memandang bahwa suatu kebijakan dikategorikan efektif jika implementasi kebijakan di lapangan telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, sedangkan pelaku usaha memndang bahwa suatu kebijakan Pemerintah dikategorikan efektif jika sasaran kebijakan tersebut tidak menimbulkan ditorsi dalam iklim usaha. Fokus penelitian ini adalah seberapa jauh tujuan yang telah diterapkan sebagai basis berfikir atau yang menjadi landasan kebijakan telah atau tercapai. Sementara itu, terdapat empat elternatif tindakan yang dapat dilakukan terhadap keberadaan kebijakan PSI/VPTI , yaitu: a. Tidakmelakukan intervensi apapun terhadap kebijakan PSI/VTPI yang diimplementasikan; b. Penyederhanaan perizinan terkait kebijakan PSI/VPTI; c. Pembebasan biaya-biaya kebijakan PSI/VPTI; dan d. Peningkatan kemampuan teknis verifikasi petugas kebijakan PSI/VPTI. Selain itu, dalam upaya memaksimalkan pelayanan kepada para pelaku usaha, maka perlu memperluas kantor cabang pelayanan KSO di luar negeri dengan menambah kantor cabang bari di beberapa negara yang memiliki impor terbesar di Indonesia.

Tidak tersedia versi lain

Tidak Ada Data