Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah sat..."> Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah sat..."/>
No image available for this title
Penanda Bagikan

book

"Himpunan Peraturan Perundang-Undangan ""Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang"" Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007|

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat martabat manusia. Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara melainkan juga antar negara. Oleh karena itu, perlu dkembangkan kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan UU ini juga merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tentang mencegah, memberantas dan menghukum tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak (protokol palermo)yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia.

Ketersediaan
#
Belum memasukkan lokasi Belum memasukkan lokasi
4707.1"
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
R.380.026 Him -
Penerbit
Bandung : Fokus Media.,
Deskripsi Fisik
vi, 170 hlm.; 21 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
-
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Tindakan Kriminal - Perdagangan Orang
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar